Pengumuman Penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025

Pengumuman Penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025 – SIPSS adalah singkatan dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. SIPSS adalah jalur pendidikan bagi lulusan sarjana yang ingin bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Polisi Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga Polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan menjaga masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengumuman Penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025

Berikut ini ada Pengumuman Penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025  untuk kualifikasi simak dibawah ini:

PENERIMAAN SISWA SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS) TAHUN ANGGARAN 2025

Persyaratan umum:

• warga Negara Indonesia;
• beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• usia minimal 18 (delapan belas) tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
• sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
• tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
• berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
• bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.

Persyaratan khusus:

• pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI dan tidak terikat ikatan dinas;
• berijazah:
  • 1) S-2:
    • Psikologi (Profesi);
    • Hukum Pidana;
    • Hukum Tata Negara;
    • Hukum Administrasi Negara;
    • Kriminologi;
    • Ilmu Komunikasi;
    • Desain Komunikasi Visual;
    • Rekayasa Kriptografi;
    • Rekayasa Pertahanan Siber;
    • Keamanan Siber;
    • Forensik Digital.
  • 2) S-1:
    • Agen Inteligen (STIN);
    • Keamanan Siber;
    • Kriptografi (Politeknik Siber dan Sandi Negara);
    • Kedokteran Umum (Profesi);
    • Psikologi (Profesi);
    • Akuntansi Keuangan dan Pajak (sudah memiliki Sertifikat Auditor);
    • Kimia (Murni);
    • Biologi (Murni);
    • Fisika (Murni);
    • Metalurgi;
    • Sains Data;
    • Sistem Informasi;
    • Teknik Informatika;
    • Teknik Penerbangan;
    • Ilmu Komunikasi;
    • Desain Komunikasi Visual;
    • Kriminologi.
  • D-IV/S-1 Teknik Elektro (Telekomunikasi).
• berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau akreditasi minimal Sangat Baik (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria), akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022, dengan IPK minimal 3,0 serta wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik (berlaku untuk D-IV, S-1 maupun S-2);
• bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudrisktek;
• umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan siswa SIPSS Tahun Anggaran 2025 yaitu:
  • maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk S-2 dan S-2 Profesi;
  • maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun untuk S-1 Profesi;
  • maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1 dan D-IV.
• tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
  • pria: 162 (seratus enam puluh dua) cm;
  • wanita: 157 (seratus lima puluh tujuh) cm.
• belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat (belum pernah hamil/melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan;
• bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
• bersedia ditugaskan pada Satker atau Polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya;
• tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
• mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan SIPSS Tahun Anggaran 2025;
• mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
  • tingkat Panda dengan sistem gugur dan/atau sistem ranking meliputi:
  • pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  • pemeriksaan kesehatan I dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  • tes psikologi tahap I menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian
    secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
  • Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek pengetahuan menggunakan sistem CAT dengan
    penilaian kuantitatif;
  • sidang penetapan peserta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II;
• pemeriksaan kesehatan II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
• Ujian Kemampuan Jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS), serta Anthropometrik dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
• tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
• Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
• pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
• sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.
• tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem ranking meliputi:
  • pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  • pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk Keswa) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  • sidang hasil pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan tahap I dan II (termasuk Keswa) serta pemulangan tahap I;
  • TKK aspek keterampilan dan perilaku (praktek) sesuai profesi/prodi dengan penilaian secara kuantitatif;
  • pendalaman/asesmen Mental Ideologi (MI) dengan rekomendasi untuk didalami Paminal/tahapan PMK;
  • tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  • PMK melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  • sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat.
• penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
• penilaian Ujian Kemampuan Jasmani mempedomani Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1352/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Tata Cara Penilaian dan Pembobotan dalam Ujian Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik dengan batas lulus akhir nilai kumulatif jasmani adalah 41;
• pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan perankingan peserta diatur dengan keputusan tersendiri.

tata cara pendaftaran online:

• pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat penerimaan.polri.go.id
• pendaftar memilih jenis seleksi SIPSS pada halaman utama website (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
• mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website;
• pendaftar wajib memberikan data yang benar, akurat pada form registrasi online dan mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi;
• setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar);
• pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polda setempat sebagai Panda.

Tata cara verifikasi di Polda setempat:

• pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi sebagai berikut:
• pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
  • asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi dilegalisir oleh Disdukcapil setempat;
  • asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk KK dengan barcode tidak perlu dilegalisir;
  • asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte dengan barcode tidak perlu dilegalisir;
  • asli ijazah: SD, SMP, SMA/SMK/MA/sederajat, D-IV/S-1/S-2 dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan, untuk Ijazah dengan barcode tidak perlu dilegalisir;
  • fotokopi sertifikat akreditasi dari BAN-PT yang dilegalisir, untuk sertifikat akreditasi dengan barcode tidak perlu dilegalisir;
  • asli dan fotokopi SKCK yang dilegalisir oleh Polres penerbit dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
  • pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah sebanyak 10 lembar;
  • asli dan fotokopi surat persetujuan orang tua/wali (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  • asli dan fotokopi surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  • asli dan fotokopi surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  •  asli dan fotokopi daftar riwayat hidup (hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaraan online);
  • asli dan fotokopi surat perjanjian IDP anggota Polri (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  • asli dan fotokopi surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  • asli dan fotokopi surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id);
  • asli dan fotokopi surat penyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tidak menggunakan sponsorship (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id).
• pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera/kalibrasi oleh badan meteorologi atau lembaga yang memiliki sertifikasi 1 tahun terakhir sebelum digunakan;
• bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 6 huruf b) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
• dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia rekrutmen SIPSS Tahun Anggaran 2025 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda dan Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;
• bila menemukan adanya oknum anggota atau siapapun yang mengaku dapat membantu meluluskan atau memberi janji kepada calon untuk masuk menjadi anggota Polri dengan imbalan dalam bentuk apapun agar melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat melalui aplikasi whistleblowing system (WBS) SDM Polri, melalui aduan hotline ataupun melalui media sosial resmi milik Polri yg mudah diakses oleh masyarakat;
• melibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya (IDI, Diknas, LLDIKTI, Kanwil Kemenag, Disdukcapil, HIMPSI dan instansi terkait lainnya di wilayah Panda masing-masing sesuai kebutuhan);
• Pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan SIPSS Tahun Anggaran 2025;
• akan didiskualifikasi bagi peserta seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2025 yang berusaha menggunakan sponsorship/koneksi dengan cara menguhubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain

Hanya kandidat yang sesuai kualifikasi yang diproses lebih lanjut
Proses rekrutmen & seleksi pelamar tidak dipungut biaya apapun

Simak dan join di channel Telegram “Cakapinterview.com” agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya. Join> https://t.me/lowongakerjaterbaru