Rekrutmen Staf Non PNS Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 0 Bulan, 6 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Pengumuman Rekrutmen Staf Non PNS Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Kerja Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana LKPP Tahun Anggaran 2018, bersama ini LKPP mengundang Saudara yang berminat dan memenuhi syarat untuk mengisi lowongan Tenaga Tidak Tetap (Pegawai Non PNS) Tahun Anggaran 2018. Berikut informasi lowongan tersebut:

1. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Kode Lamaran: JL-BPOT-MEP

Uraian Pekerjaan:

  • Membantu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tahunan di Bagian Pemantauan dan Evaluasi, baik di Subbagian Pemantauan atau Subbagian Evaluasi.
  • Mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain:
    • Menyiapkan bahan pemantauan program dan anggaran
    • Membantu menganalisis data;
    • Membantu evaluasi data; serta
    • Membantu menyiapkan pelaporan-laporan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
  • Pengelolaan administrasi pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
  • Membantu pelaksanaan kegiatan pada unit kerja, meliputi:
    • Menyiapkan konsep nota dinas, undangan dan/atau surat;
    • Bertanggungjawab terhadap perlengkapan yang harus digunakan pada pelaksanaan kegiatan, kelengkapan rapat, absensi, honorarium (apabila terdapat narasumber dari luar);
    • Menyusun notulensi rapat; dan
    • Membantu menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun;
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

Kualifikasi:

  • Pria/Wanita;
  • Usia Min. 21 Tahun Maks. 30 Tahun;
  • Fresh Graduate/Pengalaman Min. 1 Tahun (diutamakan);
  • Menguasai Ms.Excel, Ms. Word, dan Ms. Power Point (diutamakan);
  • Menguasai aplikasi desain (nilai tambah);
  • Minimal S1 Akuntansi/Ekonomi/Statistik;
  • IPK. Min. 3,25;
  • Mampu bekerja dalam tim; dan
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
  • Kebutuhan 1 orang

2. Analis Akuntabiitas Kinerja Aparatur

Kode Lamaran: JL-BPOT-AKA

Uraian Pekerjaan:

  • Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi;
  • Mengelola administrasi keuangan pada setiap kegiatan/ aktivitas pada unit kerja yang dimulai dari:
    • Membuat nota dinas untuk ditandatangani oleh Kepala Biro;
    • Menyampaikan nota dinas tersebut kepada PPK;
    • Memonitor proses pencairan keuangan dari awal hingga akhir;
    • Mengarsipkan tanda bukti pencairan;
    • Memberikan tanda bukti pencairan kepada setiap pegawai dan unit kerja sebagai bentuk laporan;
    • Melakukan pencatatan transaksi keuangan pada pengelolaan kas sederhana;
    • Membuat pertanggungjawaban keuangan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas/ rapat luar kantor/ rapat dalam kantor (SPPD/ Narasumber); dan
    • Membantu penyiapan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan.
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

Informasi Lainnya :

  • Penghasilan bulanan maksimal Rp 4.250.000,- per bulan termasuk pajak dan asuransi, melalui tahap negosiasi.
  • Penempatan Tenaga Tidak Tetap (non PNS) berlokasi di Jakarta.
  • Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per September 2018.

KETERANGAN

  • Pendaftaran paling lambat 10 Agustus Pkl 16.00 Wib
  • Proses rekrutmen TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN
  • Hanya pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses mengikuti seleksi

TATA CARA PENDAFTARAN:
Pelamar mengunggah dokumen:

  • Pas Foto
  • Ijazah
  • Transkrip Nilai
  • CV

Dokumen lamaran terdiri dari Surat Lamaran, CV, Foto (3x4 berwarna), Salinan Ijazah, Salinan Transkrip Nilai, dan Salinan Sertifikat yang relevan dibawa apabila pelamar dipanggil untuk seleksi wawancara.

PENDAFTARAN

 

Sumber: www.lkpp.go.id

 

 


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.Selengkapnya/