Rekrutmen PTT Administrasi Pengelolaan Aset BPJS Kesehatan

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 4 Bulan, 18 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pegawai Tidak Tetap (PTT) - Administrasi Pengelolaan Aset

Tugas dan tanggung jawab antara lain :

  • Melakukan monitoring pemeliharaan secara berkala di seluruh gedung kantor BPJS Kesehatan dan membuat laporan;
  • Melakukan evaluasi atas gambar desain dan anggaran yang disampaikan oleh daerah ke Kantor Pusat;
  • Menyusun RAB untuk renovasi dalam skala kecil di Kantor Pusat;
  • Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi bangunan, khususnya pada komponen struktur dan mekanikal elektrikal gedung;
  • Memberikan masukan/ konsultasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam bangunan;
  • Melakukan monitoring terhadap administrasi pembangunan gedung dalam hal perizinan dan sertifikat kelayakan termasuk masa berlaku dokumen-dokumen tersebut.

Peryaratan Umum:

  • Jenjang Pendidikan : D3 dan S1.
  • Latar belakang pendidikan : Sipil dan Arsitek
  • Usia max. (per 30 Juni 2018) : 27 tahun
  • Status : Belum menikah
  • IPK min. : 2,75
  • Kepribadian :
    • Disiplin
    • Sikap positif
    • Kerjasama
    • Dedikasi dan Loyalitas
    • Inisiatif
    • Kepemimpinan
  • Diutamakan Laki-Laki

Benefits:

  • Gaji
  • Tunjangan kesejahteraan

Perhatikan baik-baik catatan di bawah ini. Kesalahan dalam proses pendaftaran akan mengugurkan Anda !!
Pelamar yang dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan BPJS Kesehatan.

Upload berkas lamaran Anda dibagian "resume" yang terdiri dari :

  • KTP
  • Pas photo
  • Surat Lamaran
  • Daftar Riwayat Hidup
  • Ijazah
  • Transkrip nilai
  • SKCK (bisa disusulkan di tahapan berikutnya)

Seluruh berkas tersebut di scan menjadi 1 (satu) file dan di-upload di bagian "resume".

KETERANGAN

  • Pendaftaran paling lambat 11 Mei 2018
  • Proses rekrutmen TIDAK DIPUNGUT BIAYA
  • Hanya pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses

PENDAFTARAN

  • Pendaftaran hanya dilakukan secara online
    Klik Disini

 


BPJS Kesehatan

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Perjalanan Panjang UU SJSN

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.

Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%  penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar

Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa jaminan sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas.

Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004.

Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, dimana Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh Kantor Menko Kesra (Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional).  Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.Selengkapnya/