Penerimaan Tenaga Teknis Pendukung KPU RI

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 0 Bulan, 11 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Inspektorat, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum membutuhkan tenaga teknis/tenaga pendukung dalam rangka pengelolaan hasil pengawasan dengan masa kerja  selama 7 (tujuh)  bulan  untuk  Tahun  Anggaran  2018  dengan  persyaratan  dan  kualifikasi sebagai berikut:

PERSYARATAN UMUM:  

  • Pria diutamakan yang belum menikah, dengan Usia Maksimal 26 Tahun terhitung 31 Januari 2018;
  • Berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya;
  • Mampu bekerja dibawah tekanan;
  • Mampu berkomunikasi dan bekerja dalam Tim maupun Individu;
  • Mampu belajar dan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
  • Mampu bekerja dengan disiplin dan teliti;
  • Menandatangani surat pernyataan yang terdiri dari :
    • Tidak menjadi anggota partai politik;
    • Bersedia  bekerja  penuh  waktu  tidak  terhalang  oleh jam kerja dan bekerja di hari libur/tanggal merah/libur nasional;
    • Tidak sedang terikat dengan kontrak kerja dari instansi manapun;  
    • Tidak sedang menjalani pendidikan pada jenjang apapun;  
    • Tidak menuntut lebih dari hak-hak yang terdapat pada kontrak kerja;
    • Tidak pernah melanggar hokum yang merugikan Negara;
    • Tidak menuntut untuk perpanjangan kontrak.  

KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN KHUSUS:  

  • Pendidikan minimal Sarjana (S1)/Diploma 4 (DIV)  Jurusan Komputer/IT dengan IPK minimal 3.0
  • Fresh Graduate/Berpengalaman;
  • Memiliki kemampuan dalam bidang administrasi dan keuangan;
  • Memiliki keahlian mengoperasikan komputer (terutama Ms. Excel/Ms. Word), Internet dan Aplikasi Pengolah Data
  • Diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang Teknologi Informasi.

KODE LAMARAN:

1. Operator Aplikasi Manajemen Hasil Pengawasan (2 Orang) (Kode : OPTL)

Deskripsi Singkat :

  • Melakukan Entry Data ke dalam Aplikasi Hasil Pengawasan;
  • Melaporkan monitoring data tindak lanjut yang telah di input kedalam aplikasi untuk divalidasi;
  • Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  • Berkordinasi dan memberi peringatan dini apabila terdapat satuan kerja yang mendekati batas waktu pengumpulan tindak lanjut;
  • Memantau dan mengupdate status tindak lanjut;
  • Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan;
  • Melaksanakan tugas dari pimpinan selain yang telah ditentukan.

2. Operator Pengelola Pengaduan Masyarakat (1 Orang) (Kode : OPDM)

Deskripsi Singkat :

  • Melakukan monitoring pengaduan masyarakat dan sistem pelaporan harta kekayaan;
  • Melakukan klasifikasi pengaduan masyarakat berdasarkan kategori permasalahan;
  • Melaporkan pengaduan masyarakat ke pimpinan dan berkordinasi dengan pihak terkait;
  • Memantau dan mengupdate status aduan kepada pengadu;
  • Membuat laporan berkala terkait monitoring pengaduan masyarakat;
  • Membuat laporan secara berkala kepada pimpinan;
  • Melaksanakan tugas dari pimpinan selain yang telah ditentukan

PROSEDUR PENDAFTARAN :

  • Penerimaan Dokumen Pendaftaran melalui email mulai tanggal 7 Mei 2018 s.d 10 Mei 2018 pukul 16.00 WIB;
  • Seleksi administrasi dokumen mulai tanggal 14 Mei 2018;
  • Peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi akan ditampilkan pada
  • website resmi kpu di http://kpu.go.id dan dihubungi oleh panitia;
  • Peserta yang namanya telah tercantum pada pengumuman kelulusan administrasi pada website resmi KPU dan telah dihubungi wajib datang untuk melaksanakan tes dan wawancara pada tanggal dan waktu yang akan disampaikan kemudian melalui email, pesan singkat dan atau telepon;

Dokumen Pendaftaran terdiri dari :  

  • Scan Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP) asli  
  • Scan Ijazah terakhir asli (bukan fotocopy yang dilegalisir);  
  • Scan Transkrip Nilai asli (bukan copy dilegalisir);  
  • Surat Pernyataan untuk persyaratan umum dengan format terlampir;  
  • Daftar  Riwayat  Hidup/Curriculum  Vitae  Lengkap  (yang  dilengkapi  dengan data diri berupa alamat email dan nomor telepon yang aktif);  
  • Scan Sertifikat Kualifikasi/Keterampilan (jika ada)
  • Softcopy Pas foto ukuran 3x4 berwarna terbaru;  

Dokumen sebagaimana diatas dikirimkan melalui email ke : kpu.inspektorat@gmail.com

Dengan judul/subject sesuai kode lamaran,
Contoh: OPDM - Operator Pengelola Pengaduan Masyarakat atau OPTL - Operator Aplikasi Manajemen Hasil Pengawasan

 

KETERANGAN

  • Tidak menerima berkas dalam bentuk hardcopy.
  • Keputusan panitia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.  
  • Panitia tidak memungut biaya apapun  dalam  proses  penerimaan tenaga pendukung ini.  

 


Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pemilu 1955. Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.Selengkapnya/