Penerimaan Mahasiswa Baru CPNS Kementerian Keuangan RI Tahun 2018

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : CPNS
Waktu Post : 2 Bulan, 13 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU SPESIALISASI DIPLOMA I DAN DIPLOMA III POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2018
UNTUK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DAN NON-KEMENTERIAN KEUANGAN

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/225/M.SM.01.00/2018 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari Siswa/Siswi PKN STAN Tahun Anggaran 2018, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) akan menerima putra-putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada PKNSTAN dengan alokasi setiap spesialisasi sebagai berikut:

A. KRITERIA PESERTA
Kebutuhan dari maslng-masing spesialisasi diperuntukan bagi peserta dengan kriteria:

  1. Program Reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan dan Non-Kementerian Keuangan.
  2. Program Afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi pegawai Kementertan Keuangan pada unit kerja di wilayah tersebut.

B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

  1. Lulusan (tahun 2017 dan sebelumnya) atau calon lulusan (tahun 2018) semua sekolah menengah atas atau yang sederajat.
  2. Persyaratan nilai (bukan hasil pembulatan) bagi pendaftar:
    • a. Untuk lulusan tahun 2017 dan sebelumnya, memiliki rata-rata nilai ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00; atau
    • b. Untuk calon lulusan tahun 2018, memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas Xli) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 atau 2,80 dengan skala 4,00, dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian yang tertulis pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00.
  3. Usia maksimal pada tanggal 1 September 2018 adalah 20 tahun, dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 September 1998 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 September 2018 adalah 17 tahun bagi peserta yang memilih Spesialisasi Diploma I dan 15 tahun bagi peserta yang memilih Spesialisasi Diploma III.
  4. Berbadan sehat dan bebas dari napza (narkoba, psikotropika. dan zat adiktif lainnya). Kriteria berbadan sehat adalah;
    • a. mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
    • b. mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi; dan
    • c. mampu bergerak tanpa menggunakan alat bantu berjalan atau dengan menggunakan alat bantu berjalan seiain kursi roda.
  5. Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan.
  6. Khusus Spesialisasi Kepabeanan dan Cukal ditambahkan syarat sebagai berikut:
    • a. Jenis kelamin dan tinggi badan:
      • 1) Spesialisasi Diploma I:
      • Laki-laki tinggi badan minimal 165 cm;
      • Perempuan tinggi badan minimal 155 cm;
      • 2) Spesialisasi Diploma III:
      • Berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan minimal 165 cm;
    • b. Tidak cacat badan;
    • c. Tidak buta warna; dan
    • d. Untuk pengguna kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindrls dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri.
  7. Khusus Program Afirmasi ditambahkan syarat sebagai berikut:
    • a. dicalonkan oleh SMA/SLTA atau yang sederajat dari wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan setiap 1 (satu) SMA/SLTA mencalonkan hanya 1 (satu) siswa terbaiknya; dan
    • b. telah menyelesaikan SD atau yang sederajat, SMP/SLTP atau yang sederajat di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara TImur atau memiliki garis keturunan orang tua (ayah atau ibu kandung) asli wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
  8. Menyetor biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.
  9. Pendaftar tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di PKN STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

  1. Tahapan pendaftaran meliputi:
    1. a. Registrasi peserta dan pemilihan sekolah kedlnasan: PKN STAN melalui portal http://sscndikdin.bkn.QO.ld pada tanggal 9-30 April 2018. Peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga dan apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga,make yang bersangkutan dinyatakan gugur;
    2. b. Pengisian formulir pendaftaran online {e-registration) melalui portal http://spmb.pknstan.ac.id pada tanggal 9-30 April 2018 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:
      1. Login dengan menggunakan username dan password yang didaftarkan pada portal http://sscndikdin.bkn.ao.id:
      2. Mengisi data pilihan unit penempatan (Kementerian Keuangan atau Non-Kementerian Keuangan);
      3. Mengisi data pilihan spesiaiisasi;
      4. Mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah pas foto (berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan jilbab warna putih polos), dan dokumen yang dipersyaratkan (ijazah/rapor dan identitas diri). Bagi pendaftar calon lulusan tahun 2018 mengunggah Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/pejabat yang berwenang;
      5. Mengunci data dan mendapatkan kode MVA {Mandiri Virtual Account)]
      6. Menyetor biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan; dan
      7. Mengunduh dan mencetak Bukti Peserta Ujian (BPU).
  2. Calon peserta Program Afirmasi mengunggah tambahan dokumen sebagai berikut:
    • a. Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah SMU/SLTA dari wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan setiap 1 (satu) SMA/SLTA hanya mencalonkan 1 (satu) siswa terbaiknya ;
    • b. Ijazah SO dan Ijazah SMP atau Akta Kelahiran, KTP ayah atau ibu kandung, dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Kelurahan/Kepala Desa.
  3. Calon peserta melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:
    • a. Periode pembayaran adalah 9 April - 3 Mei 2018;
    • b. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri, dengan cara setoran tunai, ATM, m-banking, atau internet banking (perhatikan tata cara pembayaran pada situs http://spmb.pknstan.ac.id) dengan menggunakan MVA;
    • c. Sebelum melakukan pembayaran, calon peserta harus memastikan dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam butir A, dan uang yang telah disetor tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun;
    • d. Calon peserta yang telah melakukan pengisian formulir pendaftaran online {e-reglstration) dan telah melakukan pembayaran di bank pada periode penyetoran, dapat mengunduh Bukti Peserta Ujian (BPU) melalui situs http://spmb.pknstan.ac.id dan mencetaknya di kertas HVS warna putih ukuran A4;
  4. Peserta yang telah mengunduh BPU menempeikan pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X6 cm (berlatar beiakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan jilbab warna putih polos) pada tempat yang telah disediakan di BPU. Pas foto yang ditempel harus sama dengan yang diunggah pada saat pendaftaran online.
  5. Panduan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada situs http://www.kemenkeu.qo.id. http://www.bppk.kemenkeu.qo.id. dan http://www.pknstan.ac.id.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN
Ujian Tertulis:
Ujian Tertulis dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 7 Jull 2018 di lokasi sebagai berikut:

  1. Jakarta
  2. Cimahi
  3. BalikpapanBanda Aceh
  4. Semarang
  5. Manado
  6. Medan
  7. Yogyakarta
  8. Palu
  9. Padang
  10. Surabaya
  11. Makassar
  12. Pekanbaru
  13. Malang
  14. Ambon
  15. Batam
  16. Denpasar
  17. Sorong
  18. Jambi
  19. Mataram
  20. Jayapura
  21. Bengkulu
  22. Kupang
  23. Tarempa
  24. Palembang
  25. Pontianak
  26. Ternate
  27. Bandar Lampung
  28. Banjarmasin
  29. Merauke

KUALIFIKASI LENGKAPNYA Klik Disini
PENDAFTARAN Klik Disini

Sumber sscndikdin.bkn.go.id

 


Kementerian Keuangan RI

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Aset negara idle atau aset underutilized mengakibat hilangkan potensi manfaat (opportunity loss) yang menjadi beban negara. Besaran potensi manfaat, baik manfaat finansial dan non finansial yang dapat diperoleh apabila aset tersebut berhasil dimanfaatkan, diinvestasikan, maupun ditukar (asset swap) dengan prinsip highest and best use, adalah cukup signifikan. Selain opportunity loss, pengelolaan aset idle juga menimbulkan double inefficiency karena masih dialokasikan dan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) berupa biaya pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan aset baru penunjang pelaksanaan tugas sehari-hari pemerintah. Dalam hal semakin bertambah jumlah aset idle, maka semakin tidak efisien dan tidak optimalnya Pemerintah dalam pengelolaan aset. Hal ini menjadi salah satu sisi kinerja Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang perlu dilakukan perbaikan.

Dalam melaksanakan optimalisasi aset, terdapat 2 (dua) jenis tantangan utama yaitu regulatory constraint dan institutional constraint. Dari sisi regulatory constraint, koridor hukum pengelolaan kekayaan negara didesain agar sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik negara menjadi perisai yang kuat untuk menjaga negara dari kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi rintangan dalam upaya mengoptimalisasikan aset secara efektif karena manajemen properti memerlukan ruang gerak yang lebih luas untuk berbagai terobosan dan fleksibilitas, sementara tata kelola instansi pemerintah didesain untuk mengedepankan prudensialitas dan mekanisme birokrasi. Sedangkan dari sisi institutional constraint, terjadi karena karakteristik, budaya birokrasi, serta kompetensi SDM yang bersifat generalis dan tidak didesain untuk menjadi unit yang responsif, fleksibel, otonom dalam mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli spesialis yang bernaluri bisnis. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada unit yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola aset idle layaknya sebuah entitas property management. Selengkapnya/