Penerimaan Calon Praja IPDN Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2018

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : CPNS
Waktu Post : 4 Bulan, 11 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/227/M.SM.01.00/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dan Siswa/Siswi IPDN Tahun Anggaran 2018 bahwa jumlah kuota calon praja IPDN Tahun 2018 sebanyak 2.000 orang. Untuk itu Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Intstitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyartan Pendaftaran SPCP IPDN
Persyaratan Umum:

  • Warga Negara Indonesia
  • Usia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan IPDN tanggal 1 september 2018
  • Tinggi badan pendaftar:
    • Pria minimal 160 cm
    • Wanita minimal 155 cm

Persyaratan Adminsitrasi:

  • Berijazah serendah-rendahnya SMA atau Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA/IPS termasuk Paket C dengan ketentuan:
  • Nilai rata-rata Ijazah minimal 70 dari masing-masing Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah bagi pendaftar lulusan tahun 2015 s/d 2018
  • Khsusus bagi provinsi Papua dan Provinsi papua Barat Nilai rata-rat Ijazah minimal 65.00 dari masing-masing Nilai rat-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah bagi pendaftar lulusan tahun 2015 s/d 2018
  • KTP-el bagi peserta yang berusia diatas 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el atau KK menggunakan Surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP-el dengan NIK yang sama pada saat mendaftar pada website https://sscndikdin.go.id
  • Surat Keterangan dari Kepala Sekolah atau Pejabat berwenang sebagai peserta Ujian Nasional bagi siswa SMA/MA kelas 3 tahun ajaran 2017/2018
  • Surat elektronik/email yang masih aktif
  • Pas foto

Persyaratan Khusus:




 

DOWNLOAD KUALIFIKASI LENGKAP Klik disini
PENDAFTARAN Klik disini

Sumber : sscndikdin.bkn.go.id/

 


Kementerian Dalam Negeri RI

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Departemen Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi:
a.   Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari     Departemen Dalam Negeri.
b.    Departemen Sosial
c.    Departemen Kesehatan.
d.    Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Departemen Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.
Nama Departemen dipakai berhubung dengan dikeluarkannja Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959.

Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968.

Pada Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
Dan sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong hingga Kabinet Kerja sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Kementerian Dalam Negeri.Selengkapnya/