Lowongan Kerja Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 1 Bulan, 16 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

REKRUTMEN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP),  dengan  ini  kami  mengundang Putra/Putri terbaik bangsa  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  mendaftarkan  diri  melalui Rekrutmen Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan ketentuan sebagai berikut:

UNIT KERJA ESELON (UKE) II

  • Direktorat Sertifikasi Profesi
  • Direktorat Advokasi & Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
  • Direktorat Pengembangan Sistem Katalog;
  • Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian.

PERSYARATAN UMUM

  • Warga Negara Indonesia;
  • Kandidat Memiliki KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku;
  • Kandidat Berusia maksimal 35 Tahun per 1 Oktober 2018;
  • Kandidat dengan Pendidikan :
    • Pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
    • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dari skala 4.00;
    • Jurusan/Program Studi sesuai dengan persyaratan setiap jabatan pada poin III;
    • Akreditasi jurusan minimal B.
  • Kandidat dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta (minimal berlaku sejak 1 Januari 2018);
  • Kandidat Menyampaikan Surat Pernyataan (sebagaimana format terlampir) :
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba/psikotropika/obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
  • Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dan/atau tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Posisi Jabatan dan Kualifikasi:

  1. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan I
  2. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa I
  3. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi
  4. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa II
  5. Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan II
  6. Pengendali Teknologi Informasi
  7. Pengelola Teknologi Informasi
  8. Pengelola Media Center dan Kemitraan Media  
  9. Analis Publikasi

KETENTUAN LAIN – LAIN :

  • Pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
  • Ujian dilaksanakan di Jakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditentukan kemudian melalui laman https://rekrutmen.lkpp.go.id dan/atau www.lkpp.go.id;
  • Pelamar bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri;
  • Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
  • Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pengadaan dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
  • Pelamar yang telah dinyatakan lulus, aktif bekerja per 1 Oktober 2018;
  • Apabila dalam proses seleksi diketahui bahwa pelamar memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, maka Pejabat Pengadaan berhak membatalkan keikutsertaan pelamar tersebut;
  • Apabila pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Pejabat Pengadaan berhak membatalkan hasil seleksi tersebut;
  • Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui website lkpp.go.id dan laman https://rekrutmen.lkpp.go.id. Pelamar diminta untuk aktif mengakses website dan laman tersebut secara berkala;
  • Keputusan Pejabat Pengadaan bersifat final dan mengikat;
  • Pertanyaan terkait rekrutmen dapat disampaikan setelah login/buat akun melalui fitur pesan pada https://rekrutmen.lkpp.go.id/pesan

CARA PENDAFTARAN

Periode Pendaftaran 3 s/d 5 Septmebr 2018

 

 


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.Selengkapnya/