Lowongan Kerja Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 0 Bulan, 25 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Asal-usul Badan Pengadaan Publik Nasional (NPPA) / Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) berasal dari unit kerja eselon II yang disebut Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Publik (PPKPBJ di Indonesia). Dibentuk pada tahun 2005, unit ini diambil untuk merumuskan kebijakan dan peraturan pengadaan pemerintah; memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pengadaan publik; serta memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan sertifikasi spesialis pengadaan publik.

Rekrutmen Pegawai Non-PNS Di. Penanganan Permasalahan Hukum

STAF PENDUKUNG UMUM

Kode Lamaran: SPU-2018

Uraian Tugas:

  • Mengelola secara keseluruhan data permasalahan kontrak dalam bentuk softfile dan hardfile;
  • Melakukan pengarsipan dan dokumentasi;
  • Membuat penyusunan laporan data;
  • Membuat laporan kegiatan
  • Membuat draf surat konsultasi;
  • Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait;
  • Membuat administrasi perjalanan dinas;
  • Membantu kelancaran tugas-tugas yang berkenaan dengan masalah teknis dalam pelayanan direktorat;
  • Membantu penyusunan laporan akhir tahun.

Kualifikasi:

  • Pria/wanita
  • Usia maksimal 28 tahun;
  • Minimal berpendidikan S1 atau sederajat Jurusan Teknik Sipil/Hukum Perdata
  • IPK minimal 3.00 dari skala 4;
  • Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Menguasai aplikasi office tools;
  • Mampu bekerja sama dalam tim;
  • Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;
  • Tidak pernah terlibat Narkoba;
  • Sehat Jasmani dan Rohani;
  • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  • Mampu bekerja sesuai target
  • Kebutuhan 1 Orang

Dokumen lamaran terdiri dari:

  • Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
  • Curriculum Vitae / Resume;
  • Copy Kartu Tanda Penduduk;
  • Foto berwarna  (ukuran 3x4);
  • Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
  • Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
  • Surat Pernyataan tidak pernah terlibat Narkoba;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  • Surat Keterangan Akreditasi;
  • Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani minimal dari Puskesmas;
  • Melampirkan tanda bukti hasil CAT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (apabila ada);

TATA CARA PENDAFTARAN

  • Wajib mengisi form lamaran di laman: http://bit.do/rekrutmenpphlkpp2018
  • Dokumen lamaran dikirim dalam format .pdf ke alamat email:
    pphlkpp.2018@gmail.com
    dengan subject: Lamaran [Kode Lamaran].
  • Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 26 Juli 2018, Pukul 23.59 WIB.
  • Setiap lamaran yang masuk akan diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
  • Bagi pelamar yang lulus seleksi akan diundang melalui email atau telepon sesuai dengan tahap atau jadwal yang ditentukan.

Informasi Lainnya :

  • Penghasilan bulanan maksimal Rp 5.000.000,- per bulan termasuk pajak dan asuransi, melalui tahap negosiasi.
  • Penempatan Tenaga Tidak Tetap (non PNS) berlokasi di Jakarta
  • Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  • Seluruh tahapan rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per Agustus 2018.
  • Sumber: www.lkpp.go.id

 

 

 


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.Selengkapnya/