Lowongan Kerja Calon Ahli Hukum BPJS Kesehatan

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 0 Bulan, 6 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

CALON KOMITE/TENAGA AHLI (HUKUM)

  • Komite/Tenaga Ahli bertugas membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan.

Persyaratan Umum:

  • Usia maksimal 58 tahun.
  • Mampu mengoperasikan komputer.
  • Mampu berbahasa Inggris pasif dan aktif.

Persyaratan Khusus:

  • Pendidikan S2/S3 di bidang Hukum.
  • Berpengalaman membuat Produk Hukum atau sebagai legal drafter (UU, Peraturan, dll) (cantumkan dalam CV Anda).
  • Memahami Konsep Asuransi Kesehatan Sosial.

Tahapan Seleksi:

  • Pengumuman Penerimaan
  • Pendaftaran
  • Seleksi Administrasi
  • Assessment dan tes MMPI
  • Penulisan Makalah
  • Presentasi dan Wawancara

Berkas Lamaran:

  • Surat Lamaran;
  • Curriculum Vitae/Data Riwayat Hidup;
  • Pas Foto ukuran 4x6 berwarna;
  • Copy KTP;
  • Copy Ijasah terakhir yang telah dilegalisir oleh Universitas;
  • Copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Universitas;
  • Copy Surat Referensi dari institusi/perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
  • Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.

Seluruh berkas lamaran di-scan menjadi 1 (satu) file dan di-upload di bagian "resume".

Benefits:

  • Gaji
  • Tunjangan kesejahteraan

KETERANGAN

  • Paling lambat tanggal 10 Agustus 2018 pkl. 17.00 WIB.
  • Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan BPJS Kesehatan yang akan dihubungi melalui email/ telpon untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  • Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang di-input secara online dengan berkas lamaran yang di-upload oleh peserta, maka Panitia berhak mengugurkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PENDAFTARAN

  • Pendaftaran hanya dilakukan secara online
    Klik Disini

 

Sumber: www.bpjs-kesehatan.go.id

 

 


BPJS Kesehatan

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Adanya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan lain lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen.

Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%  penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar

Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa jaminan sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas. Selengkapnya/