Lowongan BUMN PT Pegadaian (Persero) Besar Besaran

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : BUMN
Waktu Post : 5 Bulan, 7 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sedang bertranformasi ke arah digital. Kami membuka peluang berkarier bagi putra/putri terbaik Indonesia untuk dididik menjadi pemimpin perusahaan di masa depan melalui Management Development Program (MDP).

Pengumuman Penerimaan MDP (Management Development Program)

Pelamar yang lolos akan dibekali keahlian khusus untuk bertugas sebagai Penaksir, Analis Kredit, atau pekerjaan spesifik lainnya.

Persyaratan :

  • Warga Negara Indonesia;
  • Pendidikan S1 (usia maksimal 25 tahun) atau S2 (usia maksimal 28 tahun);
  • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4 untuk S1, minimal 3,25 pada skala 4 untuk S2;
  • Berasal dari semua jurusan;
  • Berbadan sehat dan tidak buta warna;
  • Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia;
  • Belum pernah menikah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat (dapat disusulkan pada tahapan seleksi berikutnya);
  • Bersedia tidak menikah selama masa pendidikan serta masa ikatan dinas selama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Karyawan;
  • Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (dapat disusulkan pada tahapan seleksi berikutnya)

KETERANGAN

  • Pendaftaran 17 Mei s/d 3 Juni 2018
  • Proses rekrutmen TIDAK DIPUNGUT BIAYA
  • Dalam proses rekrumen PT Pegadaian tidak pernah bekerjasama dengan biro travel manapun
  • Hanya pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses

PENDAFTARAN

  • Formulir Penerima Karyawan Pegadaian melalui jalur MDP (Management Development Program) Tahun 2018 dapat diakses melalui tautan
    Klik Disini

 

 


PT Pegadaian (Persero)

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas.

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("liecentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "liecentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.Selengkapnya/