Lowongan Analis Organisasi dan Tata Laksana LKPP

Waktu Kerja : Full Time
Kategori Pekerjaan : Pemerintahan
Waktu Post : 4 Bulan, 13 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit organisasi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana pada Tahun Anggaran 2018 dengan ini kami membuka rekrutmen tenaga tidak tetap (Non PNS), dengan materi sebagai berikut:

Analis Organisasi dan Tata Laksana

Kualifikasi:

  • Pria /Wanita
  • Usia maks. 30 Tahun
  • Fresh Graduate/ Pengalaman Min. 1 Tahun (diutamakan)
  • Menguasai (Ms.Excel, Ms. Word, dan Ms. Power Point)
  • Minimal S1 atau DIV  Segala Jurusan
  • IPK. Min. 2.75
  • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim dan mau mengembangkan diri
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Uraian Pekerjaan:

  • Mendukung kegiatan ketatalaksanaan antara lain:
    • Membantu penyusunan SOP
    • Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP
    • Mengelola dokumen subbagian tata laksana
    • Tugas ketatalaksanaan lainnya sebagaimana ditugaskan
    • Membantu pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di LKPP
  • Membantu pengumpulan data dan menyusun dokumentasi data per-area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP
  • Membantu teknis pelaksanaan evaluasi mandiri PMPRB di LKPP
  • Membantu teknis pelaksanaan penilaian evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemen PANRB
  • Pengelolaan administrasi kegiatan Reformasi Birokrasi dan kegiatan pada Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
  • Mengelola administrasi keuangan pada setiap kegiatan/ aktivitas pada unit kerja yang dimulai dari:
    • Membuat nota dinas untuk ditandatangani Direktur;
    • Menyampaikan nota dinas tersebut kepada PPK;
    • Berkoordinasi dengan sekretaris terkait penginputan ke dalam sistem Informasi dan Monitoring Perencana Keuangan dan Anggaran;
    • Memonitor proses pencairan keuangan dari awal hingga akhir.
    • Mengarsip tanda bukti pencairan serta;
    • Memberikan tanda bukti pencairan kepada setiap pegawai dan unit kerja sebagai bentuk laporan;
    • Melakukan pencatatan transaksi keuangan pada pengelolaan kas sederhana.
    • Membuat pertanggungjawaban keuangan bagi Pegawai yang melasanakan perjalanan dinas/ rapat luar kantor/rapat dalam kantor  (SPPD/ Narasumber);
    • Menyiapkan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan;
  • Membantu pelaksanaan kegiatan pada unit kerja, meliputi:
    • Menyiapkan konsep nota dinas, undangan dan/atau surat;
    • Menyiapkan surat tugas bagi pegawai yang ditugaskan;
    • Memesankan supir untuk undangan rapat keluar;
    • Bertanggungjawab terhadap perlengkapan yang harus digunakan pada pelaksanaan kegiatan. kelengkapan rapat, absensi, honorarium (apabila terdapat narasumber dari luar),dll
    • Membuat notulen rapat
  • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

KETERANGAN

  • Pendaftaran paling lambat 15 Mei 2018
  • Proses rekrutmen TIDAK DIPUNGUT BIAYA
  • Hanya pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses

PENDAFTARAN

Pelamar mengunggah:

  • Pas Foto
  • Ijazah
  • Transkrip Nilai

LAIN-LAIN

  • Dokumen lamaran terdiri dari Surat Lamaran, CV, Foto (3x4 berwarna), Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat yang relevan dan dibawa apabila pelamar dipanggil untuk seleksi wawancara.

 


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.Selengkapnya/