CPNS 2018 | 5 Fakta Tentang Penerimaan CPNS 2018, Kementerian BUMN RI

Waktu Kerja : Lain-lain
Kategori Pekerjaan : CPNS
Waktu Post : 0 Bulan, 15 Hari yang lalu

Deskripsi Pekerjaan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.


https://www.instagram.com/p/BnaKgAKgc7z/?taken-by=kementerianbumn

 

Lima (5) Fakta Tentang Penerimaan CPNS 2018.

Mengutip PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan CPNS Tahun 2018, berikut informasinya:

1. Pemerintah segera membuka seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 untuk 238.015 formasi, terdiri dari 51.271 di pusat dan 186.744 untuk instansi daerah.

2. Seleksi CPNS 2018 diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fungsional, dan teknis lain.

3. Dasar penetapan jumlah penerimaan CPNS 2018 akan tetap menggunakan prinsip Zero Growth.
Itu artinya, jumlah CPNS yang direkrut, tak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

4. Formasi penerimaan CPNS 2018 bakal diumumkan di Portal SSCN BKN.

5. Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS 2018 direncanakan mulai bulan September 2018.

Nah untuk pengumuman seleksi CPNS 2018 di Kementerian BUMN,

#SobatBUMN jangan lupa untuk terus pantau informasinya dengan mem-follow akun instagram dan media sosial Kementerian BUMN ya...

 

 

 


Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Jakarta
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.

Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN

Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara).

Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.